Ketua KPK Sebut BPK Temukan Penerimaan DKI yang Tak Masuk APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi kerugian negara dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Menurut Agus, BPK menemukan adanya aset Pemerintah Provinsi DKI yang tidak dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Katanya ada info dan data baru mengenai pengadaan tanah yang lain. Misalkan Cengkareng dan Sumber Waras. Jadi, kami ingin menggali informasi dari mereka (BPK) mengenai proyek-proyek off budget," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dana off budget adalah dana yang pengelolaan dan penggunaannya di luar mekanisme pengelolaan anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.

Namun demikian, menurut Agus, segala penerimaan Pemprov, baik berupa uang maupun aset, seharusnya dicatat dalam APBD. Dana yang diterima Pemprov dapat tidak dimasukkan dalam APBD hanya dalam keadaan tertentu.

Misalnya, dalam keadaan darurat, pertanggungjawaban dapat dimasukkan di APBD perubahan. Kemudian, penerimaan itu dicatat sebagai aset.

"Kalau off budgeting, diskresi diperkenankan kalau aturannya belum ada dan mendesak. Kami akan lihat, apakah kondisinya mendesak atau tidak. Kemudian peraturannya ada atau tidak," kata Agus.

Hingga saat ini, KPK dan BPK belum secara resmi bertemu untuk membicarakan temuan baru tersebut.

(Baca: KPK Akan Bertemu BPK untuk Bahas Bukti Baru Kasus RS Sumber Waras)

Sebelumnya, Agus mengatakan bahwa BPK memiliki temuan baru tentang pembelian lahan rumah sakit seluas 3,64 hektare. Selain itu, BPK memiliki informasi lainnya yang akan disampaikan kepada KPK.