Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Pemerintahan Jokowi-JK Cegah Korupsi

Kompas.com - 01/12/2016, 18:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim sudah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Pertama, Jokowi mengaku menginstruksikan kementerian dan lembaga negara mereformasi sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

"Misalnya, di pelayanan administrasi pertanahan, kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandara, jembatan timbang dan lain-lain," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016). Sebab, di loket pelayanan tersebut rawan praktik koruptif.

(Baca: Jokowi: Banyak OTT, Kenapa Praktik Korupsi Masih Berlanjut?)

Kedua, secara khusus Jokowi juga sudah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembenahan di sektor perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan di sektor pangan dan sumber daya alam.

Ketiga, pemerintah juga telah meningkatkan transparansi pada penyaluran dana hibah, bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa.

"Saya sudah perintahkan bansos dan hibah harus lewat banking sistem, sistem perbankan dan keuangan kita. Karena itu juga area-area yang rawan terhadap tindak pidana korupsi," ujar dia.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan kementerian serta lembaga memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pengadaan barang dan jasa serta pola penganggaran.

Misalnya, electronic budgeting, electronic procurment serta electronic catalog. Namun Jokowi menegaskan bahwa penggunaan teknologi itu harus dibarengi dengan pengawasan yang tinggi.

"Kemarin yang OTT di Kemenhub, itu juga perizinannya sudah banking sistem, tapi di-off-kan karena tidak ada pengawasan. Sistemnya ada, pengawasannya harus terus menerus," ujar dia.

Kelima, pemerintah telah membentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau 'Saber Pungli'. Kerja tim itu dinilai efektif demi memberantas pungutan liar.

(Baca: Cerita Jokowi Disudutkan Pejabat AS soal Pemberantasan Korupsi...)

Sejak diluncurkan pada Oktober 2016, sudah lebih dari 10.000 orang melapor dan laporan itu ditindaklanjuti.

"Hasilnya juga bisa dilihat dengan banyak ditangkapnya para aparat yang masih berani melakukan pungli," ujar Jokowi.

Jokowi pun menegaskan, pencegahan korupsi harus melibatkan seluruh stakeholder. Mulai dari eksekutif, legislatif hingga lembaga yudikatif. Mulai dari pejabat negara, swasta hingga masyarakat.

Kompas TV Lima Menteri Era Presiden SBY Terlibat Korupsi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com