Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden KSPSI Tegaskan Tidak Ikut Mogok Kerja Buruh pada 2 Desember

Kompas.com - 30/11/2016, 19:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan, organisasinya tidak ikut mogok kerja dan berunjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Diketahui, selain unjuk rasa super damai yang dilaksanakan organisasi Islam di Silang Monas, sejumlah organisasi buruh juga akan turun ke jalan menuntut perbaikan upah minimum sektor.

"DPP KSPSI memutuskan tidak ikut dalam aksi unjuk rasa buruh yang dilaksanakan 2 Desember 2016," ujar Andi melalui pesan singkat, Rabu (30/11/2016).

(Baca: Polisi Akan Temui Buruh Terkait Aksi Unjuk Rasa 2 Desember)

"Instruksi ini berlaku untuk seluruh jajaran KSPSI seluruh wilayah Indonesia," kata dia.

Alasannya, KSPSI menganggap upah minimum provinsi merupakan wewenang dari pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, tidak tepat jika tuntutan dilayangkan di Istana. Andi menegaskan, perjuangan organisasinya untuk mendapatkan upah minimum provinsi yang laik tetap dilaksanakan.

Namun, ia meminta agar tuntutan-tuntutan dilayangkan ke masing-masing pemerintah daerah.

(Baca: Polri Imbau Buruh Tak Demo pada 2 Desember 2016)

"KSPSI ingin fokus berjuang tentang upah minimum sektor di masing-masing kabupaten saja. Aksinya juga mesti dilakukan dengan damai," ujar Andi.

Andi mengatakan, sejarah mogok buruh nasional terbesar usai reformasi terjadi pada 2012, yakni saat dua organisasi buruh besar, KSPSI pimpinan dirinya dan KSPI pimpinan Said Iqbal sama-sama memutuskan turun ke jalan.

"Saat itu benar-benar aksi mogok nasional hingga menutup jalan akses tol Bekasi sampai Karawang," ujar Andi. Oleh sebab itu, Andi yakin aksi unjuk rasa 2 Desember yang akan datang tidak akan sebesar itu.

Kompas TV Persiapan Polisi Jelang Aksi 2 Desember

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com