Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Mau Cepat Ubah Sesuatu, Taruh Pemimpin di Tempat Strategis"

Kompas.com - 30/11/2016, 16:05 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini belum mampu memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia.

Menurut Sudirman, ini disebabkan ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal, demokrasi yang baik dapat menyejahterakan semua kalangan.

"Demokrasi yang lebih baik itu demokrasi yang memberi manfaat. Indonesia itu gap paling lebar keempat di seluruh dunia. Itu ngeri. Kita sangat mudah dipantik oleh sentimen gap tadi," ujar Sudirman dalam seminar di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Untuk itu, dibutuhkan transformasi institusional di Indonesia. Mantan Menteri ESDM ini menuturkan, hal tersebut bisa dilakukan melalui tiga hal, yakni reformasi struktur, manusia, dan kultur.

Namun, dari ketiganya, cara yang paling cepat adalah dengan mendorong reformasi di bidang manusia. Ini dilakukan dengan menaruh pemimpin-pemimpin baik di tiap sektor pemerintahan.

"Paling cepat bisa dimulai dari people, dari pemimpin. Kalau mau cepat mengubah sesuatu, bagaimana caranya menaruh pemimpin di tempat strategis secepat mungkin," ucap Sudirman.

Sudirman mengatakan, mendorong pemimpin yang baik di tiap sektor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama, kata dia, dapat dilakukan dengan penguatan kepemimpinan.

Lalu, mengajak orang-orang baik untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan.

Menurut Sudirman, banyak orang-orang baik yang enggan ikut serta dalam kancah politik di Indonesia. Ini disebabkan karena proses politik di Indonesia masih bersifat prosedural.

Alhasil, proses tersebut membutuhkan uang yang besar dari orang-orang yang masuk ke dalam kancah politik.

"Saya kira banyak teman-teman yang baik tidak terpanggil karena adanya politik prosedural," tutur Sudirman.

Untuk itu, diperlukan dorongan agar orang-orang baik tersebut mau berpartisipasi dalam politik di Indonesia.

"Kalau kita mau meningkatkan mutunya, bagaimana caranya mendorong sebanyak mungkin orang-orang baik ke dalam proses politik baik di dalam legislatif maupun eksekutif," ucap Sudirman.

Selain itu, menurut Sudirman, meningkatkan kualitas pemimpin dapat dilakukan dengan mendorong pendanaan partai politik melalui dana publik.

Dengan pendanaan partai politik melalui dana publik, dia meyakini biaya proses politik di Indonesia menjadi berkurang. Sehingga, orang-orang baik tersebut berminat terlibat dalam kancah politik.

"Pendanaan partai politik dengan dana publik punya implikasi membuat proses politik tidak harus mahal, sehingga bisa mengundang putra-putri terbaik masuk ke dalam politik," ucap Sudirman.

Kompas TV Kemenpan RB: PNS Hati-hati Terima Bingkisan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com