Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal BLT, Djarot Cerita Waktu Kecil Dia Menjual Layangan

Kompas.com - 29/11/2016, 19:12 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat kampanye di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016), calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sempat ditanya warga soal bantuan langsung tunai (BLT) yang jadi program andalan kedua lawannya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan.

Djarot menjawab bahwa sejumlah programnya bersama pasangannya Basuki Thajaha Purnama atau Ahok lebih bermanfaat ketimbang BLT. Program itu antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan besaran hingga Rp 600 ribu tiap bulan. Anak-anak sekolah juga digratiskan naik Transjakarta.

Djarot juga menyebut operasi pasar dan BPJS Kesehatan yang preminya dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Itu nilainya lebih besar dari BLT, masyarakat jangan dikasih yang instan-instan, nanti mereka mengharapkan meminta-minta, nanti bangsa kita mentalnya rusak. Kita bangun mental bangsa kita pejuang," ujar Djarot kepada warga.

Djarot lantas menceritakan didikan dari orangtuanya soal meminta-minta. Ketika kecil, Djarot mengaku tak pernah meminta atau menerima tunjangan hari raya (THR) dari orang-orang.

"Lebaran nggak boleh saya, tidak mau, saya bilang teman-teman saya, kalau kamu mau dapat duit kamu harus kerja," kata Djarot.

Djarot mengaku semasa kecilnya ia mendapatkan uang dengan membuat layang-layang. Hasil penjualan layang-layang itu lalu digunakan untuk membeli mercon di pasar. 

Djarot mengatakan meski sekarang layang-layang tak laku, ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan warga, seperti menjadi pembuang benang di konveksi.

"Daripada minta-minta, malu dong, mending buang benang, lebih halal, barokah. Kalau instan pasti cepat habis, enggih to?" kata Djarot.

Djarot meminta warga tak berharap pada bantuan tunai. Dana tunai rawan korupsi tetapi minim hasil nyata.

Ia juga meminta warga tak khawatir jika benar-benar membutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Sebab sebagai gubernur dan wakil gubernur, ada dana operasional yang bisa diberikan buat warga yang membutuhkan uang untuk menebus uang ujian maupun biaya berobat di rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com