Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK: Butuh Rp 400 Miliar untuk Perbaiki DAS Citarum dan Cimanuk

Kompas.com - 29/11/2016, 17:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ekosistem daerah aliran sungai di Jawa Barat, Citarum dan Cimanuk, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Kedua ekosistem DAS itu perlu segera diperbaiki untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali di Jawa Barat pada masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (29/11/2016).

Menurut dia, musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari rusaknya ekosistem kedua DAS itu.

(Baca: Bahas Persoalan Banjir di Jawa Barat, Wapres Panggil Menteri LHK)

"Sebagian (banjir disebabkan rusaknya DAS) Ciliwung, tetapi Ciliwung sudah jauh lebih baik ya," ujar Siti.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian LHK, kerusakan ekosistem yang melanda DAS Citarum mencapai 36.000 hektar. Sementara itu, kerusakan yang menimpa DAS Cimanuk mencapai 59.000 hektar.

"Jadi, tadi saya laporkan itu karena ditanya dan dipanggil untuk menjelaskan. Ada beberapa dukungannya, pasti ada bangunan tanah air, dam, cek dam, bangunan penahanan, mengendalikan erosi longsor, dan lain-lain. Juga tadi saya ditanya kesiapan bibit tanaman," kata dia.

Untuk memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi di DAS Citarum, ia menambahkan, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sementara itu, anggaran perbaikan untuk DAS Cimanuk dibutuhkan sekitar Rp 215 miliar.

"Jadi, Rp 400-an miliar-lah untuk ngeberesin Jawa Barat yang sekarang banjir itu, dan kalau dianggarannya KLHK yang sekarang enggak sampai Rp 60 miliar," ujarnya.

Rencananya, Kementerian LHK akan menggelar rapat teknis untuk membahas persoalan banjir tersebut pekan depan.

(Baca: "Ini Banjir Terparah Selama Saya Tinggal di Bandung")

Dalam rapat tersebut juga akan dibahas rencana pengalokasian anggaran terkait penanganan masalah banjir yang harus ditanggung Kementerian LHK.

"Semua yang terkait akan dipanggil, terutama Menteri PU, karena kan dana terbesarnya kalau untuk mengatasi banjir, bencana, dan lain-lain, itu kan infrastruktur yah. Kalau dari saya sih plan-nya sudah ada," ujarnya.

Kompas TV Warga Korban Banjir Mulai Bersihkan Rumah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com