Di Depan Muhaimin, Jokowi Bantah Nomor Duakan PKB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah menomorduakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, usai keduanya makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Awalnya, wartawan menanyakan apakah keluhan Muhaimin yang merasa dinomorduakan oleh Jokowi disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam itu.

Muhaimin pun lalu menjelaskan kembali konteks pernyataannya yang ia sampaikan saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat pada Senin kemarin.

(Baca: Jokowi-Muhaimin Bahas UU Pemilu hingga Komunikasi dengan Parpol Pendukung)

"Yang kemarin itu yang saya omongkan adalah gini, kalau mau efektif peran PKB kyai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak," kata Muhaimin.

"Kalau kursinya banyak pasti didenger Presiden lebih banyak. Kalo kursinya sedikit ya PDI-P dulu dibanding PKB," kata Muhaimin sambil tertawa.

Jokowi pun langsung ikut-ikutan tertawa mendengar pernyataan Muhaimin itu. Namun Jokowi menegaskan tidak ada perlakuan berbeda di antara partai koalisi pendukung pemerintah.

"Enggak, semuanya sama. Pasti dicatat dulu. Semua (usulan) partai dicatat, kalau enggak dicatat lupa. Dicatat semua. Pelaksanaan nya tentu saja kan ada kalkulasi," ucap Jokowi.

Muhaimin sebelumnya sempat curhat, usulan partainya tidak selalu didengarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dalam acara tersebut, PKB mengumpulkan para ulama untuk memberikan masukan mengenai konstitusi dan sistem berdemokrasi di Indonesia.

(Baca: Muhaimin Curhat Jokowi Beda Perlakuan terhadap Usulan PDI-P dengan PKB)

Muhaimin berjanji bahwa usulan yang datang dari para kiai nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan sembilan fraksi lain di DPR RI.

Meskipun, Muhaimin mengakui bahwa usulan ulama yang akan disampaikan ke Presiden belum tentu akan dilaksanakan.

"Sekarang dalam koalisi pemerintah PKB nomor dua. Usulan kita ke Presiden tak seefektif PDI-P. Kalau PDI-P langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu, baru dilaksanakan," kata Muhaimin.