PDI-P Usulkan Revisi UU MD3 di Prolegnas 2017, Ini Alasannya - Kompas.com

PDI-P Usulkan Revisi UU MD3 di Prolegnas 2017, Ini Alasannya

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 28/11/2016, 20:48 WIB
KOMPAS.com/Abba Gabrillin Anggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI-P Arif Wibowo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).

"Iya, memang kami dari Fraksi PDI-P mengusulkan revisi UU MD3. Ada juga dari Nasdem dan Golkar," ujar Arif.

Arif mengatakan, arah dari revisi UU MD3 ialah mengembalikan formasi pimpinan DPR berdasarkan sistem proporsional perolehan suara di DPR.

Menurut Arif, formasi pimpinan DPR saat ini yang berdasarkan sistem paket melalui pemungutan suara, tidak sejalan dengan penguatan sistem presidensial.

Sebab, partai pemenang pemilu legislatif yang kini mendukung pemerintah tidak bisa mendapat kursi di pimpinan untuk mendukung kinerja eksekutif.

(Baca juga: DPR Wacanakan Revisi UU MD3 Tahun Depan)

Padahal, dalam sistem presidensial semestinya pemerintahan terpilih mendapat dukungan kuat dari parlemen.

"Berkelahi itu cukup sekali saja, lewat pemilu, setelah itu enggak usah berkelahi lagi. Kalau UU MD3 masih begini kami berkelahi terus. Selesai pemilu berkelahi lagi," tutur Arif.

Kompas TV Revisi UU Diminta Tak Lemahkan KPK

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X