Luhut: Kalau Enggak Percaya Hukum, Nanti Orang Bilang, Indonesia Ini Negara Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan berharap tak ada lagi aksi lanjutan terkait kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Aksi pertama, pada 4 November lalu, menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta itu.

Polisi telah meresponsnya dengan mempercepat proses hukum dan menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Akan tetapi, akan ada lagi aksi lanjutan pada 2 Desember mendatang, yang menuntut polisi untuk menahan Ahok.

Luhut mengatakan, sebaiknya kini publik menyerahkan dan mengawasi proses hukum yang berjalan.

Menurut dia, gejolak yang terus timbul; akan menghilangkan momentum peningkatan ekonomi  yang saat ini tengah membaik.

"Kita masih sedikit naik (ekonominya), kalau kita buat persoalan sendiri, kita enggak percaya sama (proses) hukum nanti orang bilang, Indonesia ini negara apa?" kata Luhut, seusai hadiri Kongres XVII Muslimat Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (25/11/2016).

"Kalau konteks dalam masalah penanganan Ahok kemarin kan sudah diproses hukum, ya kita percayakan sama proses hukum, kita awasi bersama-sama," lanjut dia.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat mendukung untuk menciptakan situasi kondusif.

"Kita jangan berpikir berkelahi mulu, demo-demo yang kadang-kadang pusing juga saya. Bahwa kita kompak ke dalam. Itu demo, siapa itu, Ahok, sudahlah, sudah diproses hukum dia," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga berharap kalangan intelektual bersikap arif dan tak memperkeruh suasana dengan perdebatan yang tidak perlu.

"Yang ingin saya imbau, intelektual-intelektual kita yang banyak ini mungkin terlalu bersilang pendapat," ujar dia.

"Ya sudahlah duduk rame-rame, baik-baik, dan lihat mengawal proses hukum ini berjalan demgan arah yang benar," lanjut dia.