Anggaran UN 2017 Diusulkan untuk Tunjangan Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra mengusulkan agar anggaran Ujian Nasional (UN) 2017 yang rencananya akan dimoratorium, dialihkan untuk tunjangan profesi guru dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.

Menurut dia, dua hal itu sangat penting untuk pendidikan Indonesia saat ini.

Ia mengatakan, saat ini kesejahteraan guru, terutama di daerah-daerah terpencil masih minim.

"Padahal guru menjadi ujung tombak dalam mendidik siswa supaya menjadi manusia yang terdidik," kata Sutan, saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Selain itu, dalam hal sarana dan prasarana, Sutan menganggap Indonesia masih membutuhkan banyak perbaikan.

Jika sarana dan prasarana diperbaiki, maka siswa bisa menjalani proses belajar dengan nyaman.

"Di hari guru ini, juga saya berharap para guru yang sudah membaktikan dirinya di dunia pendidikan bisa lebih diperhatikan kesejahteraannya dan tentu dengan perbaikan sarana dan prasarana akan memudahkan mereka mendidik para siswa," lanjut Sutan.

Penyelenggaraan ujian nasional direncanakan dihentikan sementara pada 2017.

Namun, penerapan rencana itu masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kamis (24/11/2016), di Jakarta.

Menurut dia, moratorium ujian nasional (UN) dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009.

Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia.

Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN (Kompas, 2/12/2012).