Pimpinan Komisi X Minta Mendikbud Bahas Moratorium Ujian Nasional bersama DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menyambut baik rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan melakukan memoratorium Ujian Nasional (UN) pada 2017.

Namun, ia mengatakan, rencana tersebut harus dibahas terlebih dahulu bersama Komisi X.

"Ini mestinya dibahas dulu bersama kami Komisi X karena ini kan menyangkut seluruh sekolah di Indonesia. Pasti ini efeknya besar," kata Sutan, saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

Ia berpendapat, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti dana UN yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017.

Peruntukan dana UN yang tidak digunakan harus dijelaskan karena jumlahnya besar.

(Baca: Pemerintah Rencanakan Moratorium Ujian Nasional)

"Rencananya dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat bersama Mendikbud membahas hal ini," kata dia.

Moratorium

Penyelenggaraan ujian nasional direncanakan untuk dihentikan sementara pada 2017.

Namun, penerapan rencana itu masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kamis (24/11), di Jakarta.

Menurut dia, moratorium ujian nasional (UN) dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009.

Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia.

Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN (Kompas, 2/12/2012).

Menurut Muhadjir, UN kini tak lagi menentukan kelulusan, tetapi lebih berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan.

Hasilnya, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional.

"Evaluasi nasional nanti diserahkan kepada pemerintah daerah. Kita mau mengembalikan evaluasi sebagai hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. Negara cukup mengawasinya," ucap Muhadjir.