Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Sebut Indonesia Sering Jadi Korban Kehilangan Benda Bersejarah

Kompas.com - 23/11/2016, 16:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan bahwa Indonesia juga sering menjadi korban hilangnya benda bersejarah.

Hal itu menyusul pemberitaan soal protes Belanda dan Inggris terhadap hilangnya bangkai enam kapal peninggalan perang dunia II di Laut Jawa.

"Jangan lupa, Indonesia adalah negara yang sering menjadi korban hilangnya barang-barang artefak peninggalan sejarah kita," ujar Retno di Kompleks Istana Presiden, Rabu (23/11/2016).

Meski demikian, Pemerintah Indonesia akan tetap membantu Pemerintah Belanda dan Inggris untuk menemukan bangkai kapal tersebut.

Indonesia akan aktif bertukar informasi perihal benda-benda besejarah yang tercatat ada di wilayah Tanah Air.

"Kan banyak sekali peninggalan, data-data mengenai barang-barang peninggalan sejarah yang mungkin masih ada di dalam laut. Jadi kerja sama kita sharing data," ujar Retno.

Diberitakan, Belanda dan Inggris memrotes hilangnya enam bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa selama Perang Dunia II.

Salah satu kapal yang dimaksud, yakni Hr Ms De Ruyter sepanjang 170 meter. (Baca: Kapal Perang Hilang di Laut Jawa, Belanda dan Inggris Protes ke Indonesia)

Penyelam amatir masih melihat bangkai kapal-kapal itu 15 tahun lalu.

Namun, baru-baru ini tim ekspedisi internasional yang dikirim ke lokasi tenggelamnya kapal itu tidak menemukan apa-apa selain tanda-tanda bekas tenggelamnya kapal.

Kepala Pusat Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Budi Utomo menegaskan, Indonesia menolak disalahkan atas lenyapnya bangkai kapal itu.

(Baca: Soal Kapal Perang Hilang di Laut Jawa, Indonesia Tolak Tuduhan Belanda)

"Pemerintah Belanda tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia karena mereka tidak pernah meminta kami untuk melindungi kapal-kapal mereka," ujar Budi.

"Karena tidak ada kesepakatan atau pengumuman ketika kapal-kapal itu hilang, jadi itu bukan tanggung jawab kami," kata dia.

Kompas TV Lokomotif Jadul Ini Bersejarah di Masa Kemerdekaan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com