Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Saya Lawan kalau Ada yang Jatuhkan Jokowi secara Ilegal

Kompas.com - 23/11/2016, 15:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak harus menghormati prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi isu makar terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian beberapa hari lalu.

"Saya sudah bilang enggak ada itu yang mau menjatuhkan pemerintah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

"Enggak bisa. Demokrasi kita prosedurnya sudah kuat. Saya lawan kalau ada orang mau jatuhkan Jokowi secara ilegal," ujar dia. 

(Baca juga: Jika Jadi Ketua DPR Lagi, Setya Novanto Siap Lawan Upaya Makar)

Menurut Fahri, tak ada pihak yang boleh mempertaruhkan bangunan demokrasi Indonesia yang sudah kuat saat ini.

Hal tersebut, kata Fahri, akan membawa efek domino yang buruk di semua lini kehidupan masyarakat.

(Baca juga: Wiranto Sebut Informasi Makar Didapat dari Media Sosial)

Fahri pun mengatakan, proses pemakzulan Presiden melalui jalur konstitusional juga memakan waktu dan proses yang panjang.

Sebab, kata Fahri, pihak yang ingin melakukan pemakzulan harus mampu menunjukkan bukti bila Presiden melanggar undang-undang.

"Sudahlah, tidak ada itu makar dan pemakzulan. Kita harus sama-sama ciptakan suasana yang tenang agar Presiden Jokowi juga merasa tenang. Inner circle Presiden harus ciptakan ketenangan bagi Presiden," ucap Fahri.

Kompas TV Menteri Pertahanan: Tindak Tegas Pelaku Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com