MUI Berharap Aksi 2 Desember Tak Gunakan Atribut dan Simbolnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyakatan sikapnya terkait rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI).

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Sholahuddin Al-Aiyub menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan MUI.

Selain itu, menurut Sholahuddin, MUI tidak memiliki hubungan struktural formal apa pun juga dengan GNPF MUI.

"MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukan merupakan bagian dari DP MUI dan tidak ada hubungan struktural formal apa pun," ujar Sholahuddin saat menyampaikan Taushiyah Kebangsaan di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

Di samping itu, Sholahuddin juga meminta kepada kelompok masyarakat yang tetap melakukan demonstrasi pada 2 Desember 2016 tidak menggunakan atribut dan simbol MUI.

"Demo pada 2 Desember 2016 hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol MUI," kata Sholahuddin.

Sebelumnya Aktivis GNPF MUI yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, memastikan adanya aksi lanjutan pada 2 Desember 2016 terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Munarman menyebut aksi berjalan damai karena hanya menggelar shalat Jumat di kawasan tersebut. Rencananya, aksi damai tersebut akan dilakukan dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelum shalat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Kami meminta ulama dan umat Islam bersatu. Seluruh elemen dan ormas Islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam satgasnya agar mengikuti aksi damai ini," ujar Munarman.