Golkar Tunggu Kesediaan Setya Novanto Kembali Jabat Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, pergantian jabatan Ketua DPR tinggal menunggu kesediaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Hal itu disampaikan Aziz menanggapi rencana pengembalian jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto. Hal itu merupakan hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Senin (21/11/2016).

Aziz menegaskan, pergantian pimpinan DPR sepenuhnya menjadi kewenangan Golkar.

"Kemarin kan kami sudah rapat pleno dan keputusannya mengembalikan Pak Setya Novanto ke posisi Ketua DPR lagi. Dan hasil rapat tersebut sudah kami laporkan ke Pak Novanto selaku ketua umum, ini tinggal menunggu jawaban Pak Novanto," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

(baca: Golkar Wacanakan Setya Novanto Kembali Jadi Ketua DPR)

Aziz mengaku, tidak ada instruksi dari Novanto untuk menggelar rapat pleno kemarin. Menurut dia, rapat pleno itu digelar atas inisiatif seluruh pengurus partai.

"Berpulang pada beliau (Setya Novanto). Tergantung keinginan beliau. Kalau berdasarkan pleno ya sudah memutuskan beliau yang jadi Ketua DPR," lanjut Aziz.

Karena itu, Fraksi Golkar belum mengirim surat ke DPR untuk melakukan pergantian pimpinan.

(baca: Golkar Putuskan Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Kata Jokowi)

"Masih menunggu jawaban dari Pak Novanto, kalau sudah ada kepastian pasti segera kami kabari," tutur Aziz.

Partai Golkar kembali mewacanakan mengembalikan kursi ketua DPR RI kepada Setya Novanto. Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

(baca: Ketua Baleg: Pergantian Ketua DPR Sepenuhnya Kewenangan Golkar)

"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin, saat dihubungi, Senin (21/11/2016).

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, selanjutnya DPP juga akan berkomunikasi dengan internal partai seperti Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan.

Ia menegaskan, wacana pengembalian kursi Ketua DPR bukan karena performa Ade, melainkan untuk mengembalikan wibawa partai.

"Enggak ada salah apa-apa. Ini soal etika dan wibawa partai. Tapi yang penting, ada kesepakatan mengembalikan posisi seperti semula," kata Yorrys.