Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri dan Intelijen Polri Berkoordinasi Pantau Pilkada 2017

Kompas.com - 21/11/2016, 15:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya berkoordinasi dengan jaringan intelijen penegak hukum untuk mengumpulkan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017.

Dalam kunjungannya ke Mabes Polri, Tjahjo menekankan pentingnya koordinasi tersebut.

"Tugas intelkam Polri, baik pusat maupun daerah, yang mencermati jaringan intelijen. Mencermati gelagat dinamika aktivitas daerah itu sukses," ujar Tjahjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Tjahjo mengatakan, dalam pertemuan dengan jajaran intelijen kepolisian, ia menyampaikan soal wilayah rawan korupsi beserta celahnya.

(Baca: Pemerintah Petakan Daerah Rawan Pelanggaran Pilkada)

Ia menjelaskan soal kerawanan korupsi dalam perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, dan yang terkait distribusi dan pajak.

"Kemudian mengingatkan masalah ketimpangan sosial dan masalah yang paling utama adalah radikalisme dan terorisme," kata Tjahjo.

"Ini yang saya kira perlu kerja sama dan sinergi perlu juga inovasi baik kepala derah maupun kejajaran intelijen kepolisian yang jadi ujung tombaknya," lanjut dia.

Saat ini, Kemendagri membentuk forum pimpinan daerah di tingkat kecamatan dengan melibatkan kepolisian setempat, babinsa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tujuannya, untuk membangun komunikasi antara seluruh pihak di tingkat daerah, tak hanya berkaitan dengan Pilkada, namun juga membahas masalah lainnya.

(Baca: Petakan Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada)

 

Tjahjo juga meminta kepolisian untuk memetakan titik-titik rawan konflik. Saat ini yang banyak disorot hanya DKI Jakarta, padahal masih ada 100 daerah lain yang potensi konfliknya berbeda-beda.

"DKI saya lihat pilkadanya berjalan baik, tapi hanya saja ada penghalang kampanye jadi sulit, makanya jangan sampai nanti ada terjadi kerawanan kerawanan," kata Tjahjo.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com