Pilkada Janganlah Membelah Indonesia

Ibu kota adalah cermin dari dua penggalan kata. Kata ibu melambangkan keteladanan dalam wujud pengorbanan, ketulusan, kasih sayang, serta kesabaran dan selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya dibanding dirinya sendiri.

Kata kota yang mencerminkan sebuah tempat yang memiliki kesempurnaan tata letak, tata kelola, kecerdasan, keterpelajaran dalam membaca setiap perubahan jaman.

Dari ibu kota inilah kita belajar tentang kehidupan yang penuh kerja keras serta optimisme. Sistem peradaban hidup diajarkan ke berbagai daerah untuk membangun gerak dinamis mewujudkan cita-cita besar sebagai masyarakat yang merdeka dan berdaulat.

Saat ini ibu kota kita sedang mengalami kisruh pilkada yang memasuki babak baru. Pergulatan politik tidak hanya pada proses meraih simpati dan empati publik Jakarta, tetapi sudah merambah ke seluruh penjuru Nusantara.

Tarik menarik kepentingan atas nama agama dan kebhinekaan seolah menjadi dua kutub yang saling berhadapan, padahal semenjak reformasi terjadi di negeri ini kedua hal ini sudah dianggap selesai dalam spirit Kebangsaan Indonesia.

Sudut pandang agama dan keyakinan telah mengadaptasi dalam semangat Indonesia Baru sebagai bangsa yang terbuka, toleran dan demokratis.

Tetapi kini seolah kita berjalan kembali ke belakang di mana kita kembali bergulat dalam ranah politik ideologis antara politik ideologis bersendikan agama yang berhadapan dengan politik ideologis bersendikan nilai-nilai pluralisme, walaupun saya meyakini, politik yang bersendikan agama memiliki spirit pluralisme dan politik yang bersendikan pluralisme memiliki spirit agama.

Kutub politik seperti ini melahirkan heroisme berbau genderang peperangan antar saudara. Apabila hal tersebut tidak terkelola dengan baik, maka konflik ideologis akan berubah ke arah konflik separatis dan anarkisme yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kemajemukan.

Pemkab Purwakarta Bupati Purwakarta di sawah bersama petani

Konflik ideologis Pilkada Jakarta telah menyeret pilar-pilar negara pada pergulatan konflik politik yang semestinya tidak terjadi di tengah arus penegakan netralitas dan independensi yang selama ini teruji dalam berbagai percaturan politik, baik pilpres, pilgub, pilbup atau pilwalkot bahkan pilkades.

Pergulatan tersebut tidak lepas dari gelombang publik yang mendorong pergulatan politik menjadi pergulatan hukum yang akan menyentuh wilayah sensitif dan menyangkut pertaruhan akan trust pada sebuah institusi penegakan hukum di Indonesia.

Apabila hal ini tidak terkelola dengan baik dan menjadi gelombang arus besar yang tidak terkendali dan terkontrol karena akumulasi berbagai kefrustasian sosial, kecurigaan berbaju SARA, konflik politik elit antar masa lalu dan perebutan masa depan, maka Pilkada Jakarta hanya akan menjadi media pelampiasan seluruh amuk rasa yang semoga tidak berujung pada amuk massa.

Karena kalau terjadi akan mencederai sejarah demokrasi Indonesia yang sudah tertata dan bermartabat.

Terlalu mahal kita menggelar perhelatan pilkada di ibu kota, bila tidak memberikan pelajaran istimewa bagi rakyat Indonesia.