Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cari Eddy Sindoro, KPK Akan Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Kompas.com - 16/11/2016, 06:14 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif mengatakan, KPK berencana bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Eddy disinyalir berada di luar negeri. Hingga kini, KPK belum mengetahui keberadaan Eddy.

"Kalau misalkan nanti susah sekali, ya mungkin kami minta bantuan Interpol dan lain-lain," kata Laode di Gedung KPK Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Laode menuturkan, KPK telah menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi di negara lain, antara lain CPIB Singapura, MACC Malaysia, SFO Inggris, serta FBI Amerika Serikat.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang mewajibkan anggotanya untuk bekerja sama dalam pemberantasan korupsi.

"Kami sudah ratifikasi UNCAC, dan salah satunya saling bantu antar-law enforcement agencies, khususnya yang berhubungan dengan korupsi," ucap Syarif.

Laode menyebutkan, KPK belum mengetahui adanya dugaan pemalsuan paspor yang dilakukan Eddy untuk ke luar negeri. Untuk itu, lanjut Laode, KPK akan berkerja sama dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM.

Tiga kali akan diperiksa sebagi saksi dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eddy selalu mangkir tanpa adanya keterangan.

(Baca: Tiga Kali Mangkir, Eddy Sindoro Bisa Dipanggil Paksa)

KPK telah mengirimkan surat pencegahan atas nama Eddy Sindoro kepada pihak imigrasi sejak 28 April 2016. Namun, ternyata saat ini KPK mengetahui bahwa Eddy sedang berada di luar negeri.

Padahal, sebelumnya pihak imigrasi telah beberapa kali memastikan bahwa Eddy Sindoro masih berada di Indonesia.

Salah satunya dari keterangan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Heru Santoso, Jumat (10/6/2016).

Menurut Heru, Eddy memang sempat berada di Singapura. Namun, keberadaan Eddy di Singapura tersebut sebelum KPK meminta agar salah satu mantan petinggi di Lippo Group itu dicegah ke luar negeri.

Saat kembali dikonfirmasi terkait keberadaan Eddy, Heru memastikan bahwa dalam data pelintasan imigrasi, Eddy masih berada di Indonesia.

(Baca: KPK dan Ditjen Imigrasi Beda Keterangan soal Keberadaan Eddy Sindoro)

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com