KPK Periksa Mantan Wamenkeu Terkait Kasus KTP Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

Pada hari ini, Selasa (15/11/2016), mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Kepala Departemen Akuntansi Keuangan Umum Perum Percerkaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Budi Zuniarta, Direktur Produksi Perum PNRI Yuniarto, Staff Dirut Bidang Pengembangan Usaha Perum PNRI Haryoto, akan diperiksa sebagai saksi.

KPK juga meminta keterangan dari Ketua Bersama Konsorsium PNRI Andelrea Ginting dan wiraswasta Afdal Noverman.

"Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka IR (Irman)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Senin (14/11/2016).

Selain itu, KPK juga memeriksa mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto sebagai tersangka.

Pihak swasta, Aslinah dimintai keterangan sebagi saksi untuk Sugiharto.

KPK telah memperpanjang masa penahanan Sugiharto selama 40 hari.

Dalam kasus proyek pengadaan e-KTP, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.