Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siklus 20 Tahun, Fahri Hamzah Minta Pemerintah Tak Abaikan Aksi Damai 4 November

Kompas.com - 12/11/2016, 13:00 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah harus mewaspadai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Hal itu sebagai langkah antisipasi terhadap tahun 2018.

Menurut Fahri, terdapat siklus 20 tahun sekali yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Setiap 20 tahun, lanjut dia, terdapat peristiwa besar dalam sejarah Indonesia.

"Dalam sejarah bangsa Indonesia ada suatu timeline 20 tahunan. Indonesia selalu muncul energi barunya setiap 20 tahunan. Energinya tiba-tiba melesat dan kuat sekali," kata Fahri dalam pidatonya di Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Fahri mencontohkan, tahun 1908 terjadi lahirnya Budi Utomo yang menjadi penanda pergerakan nasional Indonesia. Kemudian, 20 tahun berikutnya, pada 1928 terjadi Sumpah Pemuda yang menjadi penyatuan semua kalangan pemuda.

Selanjutnya, lanjut Fahri, 20 tahun kemudian, yaitu 1948, terjadi terjadi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Lalu, tahun 1965-1966 terjadi peristiwa pelanggaran HAM.

"Tahun 1998 terjadi peristiwa runtuhnya Orde Baru. Pada 2018 sepertinya ada pemasan," ucap Fahri.

Fahri pun meminta agar aksi damai yang terjadi pada 4 November sebelumnya tidak diabaikan oleh pemerintah. Mengutip dari Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Benturan antar Peradaban, Fahri menilai adanya gejolak yang terjadi di peta dunia.

Ia khawatir, bila tidak diantisipasi, akan membuat Indonesia sebagai negara gagal. Namun, Fahri menegaskan bahwa pidatonya di depan ratusan kader KAMMI itu tidak bertujuan untuk menghasut.

"Ini jangan dianggap provokasi, bukan upaya makar ya, Pak," ujar Fahri kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disambut dengan tawa.

Siklus kebaikan

Menanggapi pernyataan Fahri, dalam pidatonya, Kalla mengatakan untuk tidak melupakan siklus kebaikan yang terjadi di Indonesia.

"Jangan menggambarkan siklus masalah, gambarkan siklus kebaikannya juga. Jangan berpikir soal menjatuhkan pemerintahan," ucap Kalla.

Kalla menyebutkan, pada tahun 1949 Indonesia berhasil merebut kemerdekaan secara penuh. Setahun berikutnya, perlahan Indonesia membangun kemajuan di berbagai bidang.

Meski demikian, Kalla berujar, pemerintah tidak akan menutup telinga dari kritik yang datang. Pemerintah, kata dia, akan menerima segala masukan untuk memperbaiki negara.

Kongres Nasional I Keluarga Alumni dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com