Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Nilai Positif Konsolidasi TNI dan Polri oleh Presiden

Kompas.com - 12/11/2016, 10:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengonsolidasikan kekuatan Polri dan TNI pada pekan ini.

Menurut Paloh, itu merupakan langkah politik yang baik, terutama seusai bergulirnya aksi unjuk rasa besar-besaran 4 November 2016.

Ditambah pula, ada rencana aksi susulan pada 25 November.

"Saya hargai dan saya anggap itu langkah politik yang baik. Sebagai kepala negara, beliau bisa mengonsolidasikan semua elemen, termasuk TNI dan Polri," kata Paloh saat menghadiri perayaan ulang tahun kelima Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

(Baca juga: Lanjutkan Konsolidasi, Jokowi Undang Ulama Banten dan Jabar ke Istana)

Ia menilai, cara yang digunakan Jokowi dengan mengunjungi satu per satu kesatuan itu efektif.

Sebab, menurut Paloh, orang di negara-negara Timur cenderung merasa lebih dekat jika disambangi dan disapa langsung.

Oleh karena itu, ia berharap jika pada 25 November terjadi demonstrasi lagi, Polri dan TNI bisa bekerja sama dengan baik untuk mengawalnya secara damai.

"Jangan sampailah ada kekerasan lagi. Kita sebagai bangsa Timur punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah, dan itu bukan dengan kekerasan," lanjut Paloh.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Seusai unjuk rasa 4 November, Jokowi mendatangi berbagai kesatuan di polisi dan TNI.

Pertama, Jokowi berkunjung ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepoisian (PTIK) menemui para polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa.

Berikutnya, ia mengumpulkan pasukan TNI di Mabes Angkatan Darat. Lalu Jokowi melanjutkan kunjungannya ke Markas Komando Kopassus, Brimob, dan Marinir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com