Karena Malaysia, Jack Ma Batal Jadi Penasihat "E-commerce" Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendiri perusahaan Alibaba Group, Jack Ma, gagal menjadi penasihat resmi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan program perdagangan digital (electronic commerce) di Tanah Air.

Orang yang masuk jajaran terkaya di Asia versi Forbes dan Bloomberg itu sudah terlebih dahulu "dibajak" Pemerintah Malaysia untuk mengembangkan e-commerce di negeri jiran tersebut.

Informasi tersebut juga sudah diterima Pemerintah Indonesia.

"Kita sudah ribut-ribut sih, akhirnya kalah kan sama Malaysia. Mereka duluan. Sudah ada foto Jack Ma salaman dengan PM Malaysia," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Rudiantara menyayangkan hal itu. Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-14, Kamis ini.

Paket kebijakan itu tentang peta jalan bisnis e-commerce di Tanah Air. Paket kebijakan itu salah satunya mengatur masa transisi penyempurnaan perangkat hukum terkait e-commerce.

Seharusnya, Jack Ma-lah yang menjadi penasihat selama masa itu. (Baca: Jadi Penasihat "E-Commerce" Indonesia, Bos Alibaba Jack Ma Tak Digaji)

Meski demikian, Pemerintah Indonesia tidak patah arang. Rencananya, tim yang akan mengawal masa transisi itu akan tetap menjalin komunikasi dengan Jack Ma terkait apa yang harus dilakukan untuk mendorong percepatan suksesnya e-commerce di Indonesia.

"Nanti ada steering committee, anggotanya menteri. Mereka akan mendapatkan masukan, baik dalam maupun luar negeri, internasional. Masukan bisa dari siapa saja, salah satunya Jack Ma," ujar Rudiantara.

Rudiantara akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution terlebih dahulu terkait hal itu.