Ketua DPR Ingin Soeharto dan Gus Dur Diberi Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai, Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pantas diberi gelar pahlawan nasional.

Keduanya, menurut Ade, telah cukup banyak berbakti pada negara. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka.

"Saya pribadi mendukung. Mereka manusia pasti juga ada kekurangan. Kita jangan lihat itu, tapi juga sisi kehebatannya untuk bangsa. Dua tokoh ini berjasa bagi republik, kenapa tidak diberi gelar pahlawan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

(Baca: Gusdurian Kecewa Gus Dur Tak Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional)

"Kewenangan itu tidak pada kami. Paling saya sebagai Ketua DPR hanya bisa memberi rekomendasi, tapi keputusan ada di dewan gelar," tambah politisi Partai Golkar itu.

Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama, almarhum Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin.

(Baca: Tokoh NU Asad Syamsul Arifin Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional)

Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

As'ad lahir pada1897 di kota Mekkah dan wafat pada 4 Agustus 1990 di Situbondo, Jawa Timur.

Semasa hidupnya, As'ad menjadi pengasuh dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.

As'ad banyak berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jabatan terakhirnya di Nahdlatul Ulama adalah sebagai Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada dua tokoh, yakni almarhum Mayor Jenderal (Purn) Andi Mattalatta, tokoh dari Provinsi Sulawesi Selatan; dan almarhum Letnan Kolonel Inf (Anumerta) Sroedji, tokoh dari Provinsi Jawa Timur.