Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menteri Susi Akan "Diculik" Polisi Afrika untuk Berantas Pencurian Ikan

Kompas.com - 09/11/2016, 11:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara utama dalam sidang umum Interpol mengenai pencurian ikan atau illegal fishing.

Ia menyampaikan tantangan-tantangan dan cara penanganan kasus-kasus pencurian ikan di Indonesia.

Di hadapan delegasi 165 negara peserta, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia punya satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Satgas 115).

Ia membeberkan prestasi satgas tersebut dalam menindak kapal-kapal asing yang mencoba memasuki wilayah perairan Indonesia dan mencuri ikan.

KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN Dua kapal asal Vietnam yang ditenggelamkan di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (5/4/2016)
Ternyata, Satgas 115 yang dipamerkan Susi menarik minat negara lain. Susi mengatakan, sebelum keluar dari ruang sidang, ia diikuti oleh perwakilan kepolisian dari Afrika.

"Beberapa dari mereka mau 'culik' saya, dibawa ke negaranya untuk menangani illegal fishing di sana," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

"Saya bilang, izin Pak Presiden. Kalau culik, nanti kau ditangkap," lanjut dia.

Susi mengakui bahwa tidak mudah memberantas kejahatan pencurian ikan. Indonesia pun pada awalnya kesulitan menghadapi masalah tersebut.

Sejumlah negara tampak antusias dengan kekuatan Satgas 115 dan ingin menerapkannya di negara mereka.

PUSAT PENERANGAN TNI Proses penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (20/5/2015) siang. Penenggelaman tersebut dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.
"Terlebih lagi, mereka dengar (untuk) Satgas 115, semua badan bisa bekerja sama di situ, Polisi Air, Polisi Laut, Angkatan Udara, Kejaksaan, Badan Keamanan Laut, dan lainnya," kata Susi.

"Jadi ini contoh satgas yang diinginkan oleh banyak negara," lanjut dia.

Susi menambahkan, sumber perikanan sangat penting bagi sejumlah negara.

China, misalnya, melakukan moratorium selama dua tahun untuk membenahi krisis ikan di negara mereka.

Jika sumber laut tidak ada, kata Susi, maka mereka akan mencari tempat terdekat. Salah satunya wilayah perairan Indonesia.

Ia telah mengeluhkan permasalahan itu kepada Pemerintah China karena rata-rata pelaku kakap yang melakukan illegal fishing berasal dari sana.

"Indonesia saat ini yang satu-satunya yang berani, tanpa Presiden takut atau ragu karena political will Presiden sangat kuat," kata Susi.

"Saya eksekusi tanpa peduli. So, mau negara mana yang curi, saya bantai. Kan bukan negaranya yang nyuri," lanjut dia.

Kompas TV Menteri Susi: Kalo Lewat Sambil Curi, Ya Tidak Boleh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com