Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Interpol Harus Punya Peran Penting Perangi "Illegal Fishing"

Kompas.com - 09/11/2016, 11:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya kerja sama multi negara untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing.

Menurut Susi, pencurian ikan kerap melibatkan banyak negara dalam satu kasus. 

Oleh karena itu, Susi meminta agar illegal fishing menjadi salah satu prioritas negara-negara yang tergabung dalam Interpol untuk mencari strategi penanganannya.

"Dalam dua tahun kita analisis, investigasi, dan penindakan, illegal fishing lebih dari sekadar pencurian ikan. Melibatkan banyak negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

(Baca: Susi: Transformasi Hukum Percepat Penyelesaian Kasus "Illegal Fishing")

Susi menjadi pembicara utama dalam sidang umum Interpol. Ia berbagi pengalaman menangani persoalan kelautan, seperti halnya illegal fishing.

"Satu kapal, krunya bisa dari berbagai negara. Memang melibatkan multi nasional. Dan sebaiknya Interpol mengambil peran yang penting dan sangat dibutuhkan dalam hal ini," kata dia.

Susi mengatakan, perlawanan Indonesia terhadap illegal fishing bisa begitu kuat karena adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo.

Jokowi, kata dia, punya misi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Hal itu sejalan dengan misi Susi yang ingin menindak tegas kejahatan di kawasan perairan Indonesia.

Bagi banyak negara, kata Susi, aksi tersebut tidak mudah karena melawan pengusaha di negara-negara besar.

(Baca: "Illegal Fising" Bukan Hanya soal Ikan, melainkan Juga Penyelundupan BBM, Narkoba, dan Senjata)

"Bagi kita awalnya juga tidak mudah, karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Susi mengatakan, perlu ketegasan masing-masing negara untuk memecahkan persoalan ini.

Menurut dia, illegal fishing merupakan musuh bersama di negara manapun. Oleh karena itu, butuh sinergitas antarnegara yang bisa ditumbuhkan lewat forum Interpol.

"Pelaku-pelaku bisnis yang melakukan kriminal begini bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan. Ya kita mesti tumpas bersama," kata Susi.

Kompas TV 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com