Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan Kader HMI Diadukan ke Komnas HAM

Kompas.com - 08/11/2016, 20:06 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyambangi Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (8/11/2016).

Koordinator tim kuasa hukum HMI, Muhammad Syukur Mandar maksud kedatangan para pengacara ini adalah mengadukan tindakan polisi yang menangkap lima kader HMI. 

Menurut Syukur, polisi telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penangkapan itu. 

Lima kader HMI ditangkap dengan dugaan pelaku rusuh usai unjuk rasa 4 November. 

Syukur mengatakan, tindakan sewenang-wenang polisi tampak dari penangkapan secara paksa kader HMI.

(Baca: Anggota HMI Mengaku Terprovokasi Serang Polisi pada 4 November)

Bahkan, polisi yang menangkap Sekretaris Jenderal HMI, Ami Jaya, tidak menggunakan seragam resmi kepolisian.

Selain itu, lanjut Syukur, jumlah polisi yang diterjunkan dalam upaya penangkapan terkesan berlebihan.

"Ada 30 personel polisi datang ke PB HMI tengah malam. Kemudian menyergap dengan cara paksa dan membawa Sekjen PB HMI. Lainnya diambil di rumah, dan dua lagi ditangkap di jalanan," kata Syukur.

Syukur mengatakan, seharusnya proses penangkapan terhadap kader HMI dilakukan melalui prosedur yang berlaku.

(Baca: Tim Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Kader HMI Tindakan Sewenang-wenang)

"Kalau kami diduga rusuh, ya disurati, dipanggil, terus datang memberikan keterangan supaya dia bisa didampingi kuasa hukum. Itu kan normal," ucap Syukur.

Selain mendatangi Komnas HAM, tim kuasa hukum HMI juga berencana mendatangi Kompolnas, Komisi III DPR RI, dan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri.

Mereka akan menyambangi ketiganya Rabu (9/11/2016) besok.

Polda Metro Jaya menangkap lima anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Selasa (8/11/2016) dini hari. Kelima kader tersebut, yakni II, AJ, RM, RR, dan MRD.

(Baca: Polisi Tetapkan Lima Anggota HMI Tersangka Kericuhan pada Demo 4 November)

Masing-masing masih berstatus mahasiswa di universitas berbeda.

Kelima mahasiswa ini diamankan karena diduga kuat telibat aksi kericuhan pada saat aksi unjuk rasa pada Jumat lalu di depan Istana Negara, Jakarta.

Kompas TV 5 Anggota HMI Jadi Tersangka Kericuhan Demo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com