Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik karena Tafsirkan Pernyataan Ahok, Ini Penjelasan Kapolri

Kompas.com - 08/11/2016, 19:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membantah telah menafsirkan pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengutip ayat Al Quran.

Tito menegaskan, dia hanya mengutip tafsir yang disampaikan ahli agama dan bahasa kepada penyidik Badan Reserse Kriminal Polri.

Tafsir yang disampaikan ahli itu kemudian disampaikan Kapolri ke media saat wawancara di Kompleks Istana pada Sabtu (5/11/2016) pekan lalu.

"Itu kan bukan kata saya. Saya bilang kan kata keterangan ahli," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

"Saya menyitir dari keterangan ahli. Ada beberapa ahli bahasa dan agama yang kita dengar keterangannya. Mereka membedakan antara menggunakan kata pakai dan tidak. Saya hanya mengutip," ucap Tito.

Akibat dikira menafsirkan ucapan Ahok, Kapolri mendapat kritik dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Haedar mengatakan, penafsiran Kapolri tersebut justru akan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

(Baca: Ketum Muhammadiyah: Kapolri Jangan Lakukan Tafsir, Nanti Dituding Memihak Ahok)

"Nanti polisi dituding memihak," kata Haedar kepada wartawan seusai menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (8/11/2016) pagi.

Kapolri sebelumnya mengatakan, ada perbedaan antara pernyataan "dibohongi pakai Al Maidah 51" dan "dibohongi Al Maidah 51".

Pernyataan yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu menggunakan kata "pakai", sedangkan transkrip yang ditulis Buni Yani di akun Facebook-nya menghilangkan kata "pakai".

"Kalau yang pertama 'dibohongi Al Maidah 51' itu berarti yang dikatakan bohong adalah ayatnya, tetapi kalau 'dibohongi pakai Al Maidah 51' berarti bukan ayatnya, tetapi orangnya. Jangan percaya kepada orang," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Kompas TV Kapolri: Presiden Minta Gelar Perkara "Live" & Terbuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com