Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pembangunan Papua Bukan soal Jumlah Anggaran, melainkan...

Kompas.com - 08/11/2016, 19:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan persoalan besar atau kecilnya anggaran.

Sebab, pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk Papua lewat dana otonomi khusus dan dana transfer daerah. Namun, kesejahteraan belum terwujud.

"Tahun anggaran 2016 saja, total dana yang dialokasikan untuk Papua mencapai Rp 85,7 triliun. Ini jumlah yang cukup besar," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas pembangunan Papua di Kantor Presiden, Selasa (8/11/2016).

"Namun, anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin kita capai," kata dia.

Oleh sebab itu, Jokowi melihat kesalahan bukan ada pada besar kecilnya anggaran. Persoalan ditengarai ada pada belum sinergisnya proses perencanaan pembangunan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Proses perencanaan belum sepenuhnya terpadu, belum juga sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi dan fokus membangun kualitas kesehatan dan pendidikan di Papua. Masing-masing sektor jangan berjalan sendiri-sendiri.

"Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Papua," ujar Jokowi.

Jokowi mengapresiasi indeks pembangunan manusia rakyat Papua pada 2015 naik 0,50 poin. Namun, peringkatnya masih di bawah 60 alias masih pada posisi yang rendah.

Sinerginya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan terimplementasi dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembangan konektivitas antar-wilayah di Papua, serta penetapan satu harga pada BBM.

"Terakhir, saya ingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dan memegang teguh nilai adat dan budaya," ujar Jokowi.

"Rakyat Papua harus dilibatkan dalam proses pembangunan dan jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton," tutur dia.

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com