Dianggap Ikut Suap Angota DPR, Pengusaha Yogan Askan Dituntut 2,5 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pengusaha Yogan Askan dengan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan.

Yogan terlibat kasus dugaan suap anggota DPR asal Fraksi Demokrat Putu Sudiartana terkait pemberian dana alokasi khusus (DAK) untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan," ujar JPU KPK Arif Suhermanto di hadapan majelis sidang yang dipimpin hakim Aswijon,  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (7/11/2016).

"Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider pidana kurungan pengganti selama dua bulan," tambah dia.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, Yogan dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Hal-hal meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, mempunyai sakit jantung, dan mengakui terus terang perbuatannya," kata dia.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan Jaksa KPK, uang suap sebesar Rp 500 jutaberasal dari Yogan sebesar Rp 125 juta, Suryadi Rp 250 juta, Johandri Rp 75 juta, dan Hamid Rp 50 juta.

Dalam kasus ini, anggota DPR asal Fraksi Demokrat Putu Sudiartana diduga menjanjikan pengurusan pengajuan dana alokasi khusus (DAK) untuk Provinsi Sumatera Barat.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Dinas Prasarana Provinsi Sumbar mengajukan usulan DAK sebesar Rp 630 miliar.

Namun, pada 10 Juni 2016, di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Putu menjanjikan bahwa DAK yang akan disetujui minimal Rp 50 miliar.

Pertemuan itu dihadiri Yogan, Putu, Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumbar Suprapto, dan Kepala Bidang di Dinas Prasarana Jalan, Indra Jaya.

Suprapto kemudian meminta Putu agar anggaran dapat ditambah, dengan jumlah yang berkisar antara Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

Putu menyetujuinya, dan meminta agar disediakan imbalan sebesar Rp 1 miliar.

Pada 20 Juni 2016, dilakukan pertemuan di ruang rapat Dinas Prasarana Jalan, yang dihadiri oleh Yogan, Suprapto, Suhemi, Indra Jaya, dan tiga pengusaha yakni, Suryadi Halim alias Tando, Hamnasri Hamid, dan Johandri.

Para pengusaha akhirnya menyepakati fee untuk Putu sebesar Rp 500 juta.