Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: Fadli Zon Sedang Negosiasi agar Massa Diperbolehkan Masuk ke Gedung DPR

Kompas.com - 04/11/2016, 23:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, massa yang sudah berkumpul di depan Kompleks Parlemen dilarang masuk karena pengamanan sudah diambil alih TNI dan Polri, bukan lagi oleh pengamanan dalam DPR.

Pengambil Alihan ini, lanjut dia, disetujui Ketua DPR Ade Komarudin.

"Ketua DPR menyetujui TNI dan Polri ambil alih pengamanan DPR. Per 21.30 WIB panglima dan Kapolri ambil alih pengamanan DPR- MPR. Enggak ada yang boleh keluar atau masuk," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/11/2016).

Padahal, lanjut Fahri, saat ini sebagian pimpinan DPR dan MPR sebenarnya sudah mengizinkan agar massa dibolehkan masuk di Kompleks Parlemen.

Ia mengatakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon masih berusaha untuk bernegosiasi agar massa diizinkan masuk dan tanggung jawab dialihkan ke pengamanan dalam DPR.

(Baca: Fadli Zon: Kalau Ada yang Mau Menginap Silakan, DPR Rumah Rakyat Kok)

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan juga sudah berusaha bernegosiasi, namun gagal.

"Zulkifli Hasan gagal nego agar massa boleh masuk DPR MPR," kata dia.

Sementara itu, lanjut Fahri, Sekjen DPR juga masih menunggu perintah pimpinan DPR untuk menangani massa apabila akhirnya diizinkan masuk.

Massa yang berkumpul di depan Kompleks Parlemen Jumat jelang dini hari ini adalah massa yang sejak Jumat pagi hingga sore tadi berunjuk rasa menuntut Calon Gubernur Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama.

Mereka meminta agar diizinkan menginap di Kompleks Parlemen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com