Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Sebut Para Pembisik yang Dorong SBY Berkomentar soal Demonstrasi 4 November

Kompas.com - 03/11/2016, 11:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai tak elok jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal aksi unjuk rasa yang akan berlangsung Jumat (4/11/2016) besok.

Pernyataan SBY akan dianggap bermuatan politis karena putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 dan bersaing dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

(Baca: SBY: Kalau Pendemo Diabaikan, sampai Lebaran Kuda Masih Ada Unjuk Rasa)

Sementara unjuk rasa Jumat menuntut Ahok untuk diproses hukum. 

 

"Kalau sudah kaitan dengan Ahok, pak SBY harus ingat, anaknya pesaing Ahok. itu yang aku lihat tidak elok," kata Ruhut saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).

Ruhut menambahkan, langkah SBY tersebut akibat ulah "pembisik". Kaitan dengan unjuk rasa 4 November, kata dia, lebih baik diserahkan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jika ingin memberi masukan, SBY tak perlu menyampaikan lewat media melainkan bisa secara pribadi.

(Baca: SBY: Proses Hukum Ahok Tak Boleh Dipengaruhi Pemerintah dan Pendemo)

"Ini kan pembisik-pembisik saja. maaf saja, kan jadi banyak meme mengenai beliau (SBY). Aku sedih. Pembisik itu selektif lah. Sekarang kan kasihan. Seperti gimana SBY 10 tahun sudah berbuat banyak, dianggapnya kok jadi begitu," tuturnya.

Adapun mengenai "pembisik-pembisik" tersebut, Ruhut telah beberapa kali menyebutkannya dalam beberapa kali kesempatan.

Salah satunya saat dirinya dicopot dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Beberapa nama yang sering disebut Ruhut, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan hingga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.

(Baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

"Ini manusia-manusia di lingkungan bapak sekarang ke kanak-kanakan. Aku sedih," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

SBY sengaja menggelar konferensi pers untuk mengomentari soal rencana unjuk rasa massa yang menuntut Ahok untuk diproses hukum, Rabu (2/11/2016). 

SBY mengungkap ada informasi intelijen yang menyebut bahwa aksi tersebut didanai partai politik. SBY menilai 

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com