JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai perlu adanya kontribusi dari Perbankan untuk menekan dan memerangi biaya ekonomi yang tinggi.
Salah satunya dengan menurunkan biaya administrasi transaksi untuk nasabah bank.
Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi Presiden Jokowi yang mengeluhkan tingginya biaya administrasi rekening tabungan di bank.
"Kita harus mencegah perbankan bermetamorfosa menjadi lembaga rentenir. Artinya menjadi institusi penyedot daya beli dan melembagakan kemiskinan di lapisan masyarakat bawah," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Selasa (1/11/2016).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyatakan, biaya administrasi yang tinggi menggerogoti tabungan masyarakat.
Bahkan, kata Hendrawan, masih ada hal lain yang dirasa menyedot dana tabungan, yakni biaya transfer.
Hal itu menurutnya disebabkan tidak efisiennya sistem pembayaran yang digunakan oleh perbankan di Indonesia.
Ditambah lagi menurut Hendrawan, saat ini selisih biaya tabungan dengan bunga kredit masih tinggi.
Ini, kata dia, juga merugikan masyarakat. "Ini bunga tabungan sangat rendah dan selalu jadi sumber dana mudah, kalau begini terus ini merugikan masyarakat," lanjut Hendrawan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo "menyentil" pihak bank yang menerapkan biaya administrasi tinggi kepada nasabahnya.
Jokowi menilai, biaya administrasi yang tinggi ini membuat banyak masyarakat tidak mau menabung di bank.
(Baca: Jokowi "Sentil" Pimpinan Bank yang Terapkan Biaya Administrasi Tinggi)
Jokowi mengatakan, biaya administrasi harusnya bisa diperkecil seminim mungkin untuk produk tabungan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum.
Sebab, biasanya masyarakat menyimpan uangnya di tabungan tidak dalam jumlah yang banyak.
"Kadang-kadang kalau tabungan kita kecil kita tidak isi lagi tahu-tahu tabungan kita habis karena tergerus oleh biaya perbankan. Jadi ini tolong khusus yang tabungan," ucap Jokowi.