Bawaslu Akui Sulit Awasi Kampanye di Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui tantangan terberat dalam mengawasi kampanye pilkada 2017 terletak di media sosial.

Menurut dia, pengawasan kampanye di media sosial memerlukan energi yang lebih besar.

"Tantangan kami adalah kampanye di media sosial. Ini ruangnya menurut saya terlalu luas," kata Muhammad di kompleks Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Muhammad menuturkan, pihaknya tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengawasi kampanye di media sosial. Akibatnya, Bawaslu memiliki keterbatasan dalam mengawasi kampanye setiap kepala daerah dan tim sukses.

Untuk itu, lanjut Muhammad, Bawaslu akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Antara lain dengan Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Komisi Penyiaran Indonesia.

"Misalnya ada akun yang sifatnya provokatif dan isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), itu polisi yang menindaklanjuti sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi dan UU ITE," ujar Muhammad.

Sebelumnya, Muhammad menyayangkan adanya suasana yang tidak kondusif karena media sosial dibanjiri kampanye terselubung, terutama kampanye hitam dan negatif jelang pilkada DKI Jakarta.

Menurut Muhammad, seharusnya tak ada tim sukses atau pendukung pasangan calon yang menggunakan cara-cara kampanye yang menyerang dan terselubung. Terlebih, para bakal calon kepala daerah belum ditetapkan secara resmi.

"Ini kan jadi bagian yang harus diperhatikan peserta pemilu. Tidak boleh ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan pasangan lain atau calon lain dengan alasan apa pun," ujar Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

(Baca juga: Calon Kepala Daerah Belum Ditetapkan, Bawaslu Mengaku Belum Bisa Beri Tindakan)