KPK: OTT Tidak Mewajibkan Adanya Surat Penangkapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) tidak harus disertai surat perintah penangkapan.

Ini menanggapi tudingan KPK menyalahi prosedur lantaran menangkap mantan Ketua DPD Irman Gusman tanpa surat penangkapan.

Menurut Setiadi, penangkapan dapat dilakukan setelah penyelidik maupun penyidik menemukan objek hasil kejahatan korupsi.

Setiadi mengungkap, itu diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP. Pasal tersebut berbunyi;

"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Mengacu pada bunyi pasal tersebut, menurut Setiadi, KPK tidak menyalahi prosedur saat menangkap Irman di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu, (17/9/2016) lalu.

(Baca: Di Sidang Praperadilan, Istri Irman Gusman Sebut Penyelidik KPK Tidak Sopan)

"Tindak pidana korupsi dimana yang bersangkutan mengatakan 'ya saya membawa bungkusan atau bingkisan', setelah dicek ternyata isinya uang. Berarti dalam hal ini OTT sudah jelas. OTT tidak mewajibkan adanya surat itu (surat perintah penangkapan)." kata Setiadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016).

Ia menambahkan, tidak mungkin KPK membuat surat penangkapan di lokasi penangkapan atau kembali ke kantor terlebih dahulu untuk membikin surat bisa menangkap Irman.

"Kalau kami kembali ke kantor lagi, hilang kesempatan (penangkapan) itu. Kan tidak mungkin mengetik surat perintah di TKP (tempat kejadian perkara). Pemahaman hukumnya seperti itu," kata dia.

(Baca: Jadi Ahli Praperadilan Irman Gusman, Mantan Hakim MK Jelaskan soal OTT dan Penangkapan)

KPK sebelumnya menangkap Irman bersama Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istri Xaveriandy, yaitu Memi, serta adik Xaveriandy, Willy Sutanto.

Penyidik KPK juga mengamankan uang tunai Rp 100 juta yang dibungkus plastik berwarna putih. Uang tersebut diduga digunakan Xaveriandy untuk menyuap Irman terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog.

Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pimpinan KPK dan penyidik, Irman, Xaveriandy, dan Memi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ini.

Awalnya, KPK menangani perkara lain milik Xaveriandy, yaitu penangkapan 30 ton gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Xaveriandy sebagai tersangka karena memberi suap Rp 365 juta kepada Farizal, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.