Biaya Politik Tinggi Dianggap Penyebab Kepala Daerah Lakukan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, korupsi yang dilakukan kepala daerah saat ini cenderung meningkat.

Hal itu terbukti dari beberapa kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Terakhir, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Taufik seusai menghadiri rapat terkait reformasi hukum bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (26/10/2016).

"Tadi saya rapat bersama Presiden terkait reformasi hukum, dan salah satu yang kami sampaikan tadi adalah meningkatnya korupsi kepala daerah karena biaya politik yang tinggi," kata Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Oleh karena itu, Taufik mengimbau pemerintah agar mengantisipasi tingginya biaya politik pada Pilkada 2017. 

Dengan demikian, kepala daerah terpilih tak berpikir untuk mengembalikan modal politik dengan melakukan korupsi.

Padahal, kata Taufik, yang dijual saat Pilkada seharusnya bukan kekuatan modal namun visi dan misi calon kepala daerah untuk membangun daerahnya.

"Kecenderungannya kalau biaya politik tinggi ya kalau menang si kepala daerah akan berpikir gimana caranya balik modal. Itu yang harus diantisipasi di Pilkada 2017, apalagi pemerintah kan sedang melakukan reformasi hukum," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.