JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, Polri berkomitmen penuh untuk menuntaskan peredaran vaksin dan obat palsu di sejumlah daerah.
Salah satu caranya yakni menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurut dia, persoalan vaksin dan obat palsu ini tak bisa dianggap remeh.
"Ternyata masalah obat, vaksin, dan makanan ini sangat penting sekali. Selama ini kita menganggap enteng masalah ini," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
"Ini menyangkut harkat, martabat, dan kesehatan rakyat sampai level ke bawah," lanjut dia.
Polri dan BPOM baru saja memperbarui nota kesepahaman soal pengawasan obat dan makanan dan pedoman kerjanya.
Dengan demikian, jika ditemukan lagi kasus serupa, penanganannya bisa lebih cepat dan komperhensif.
Kapolri juga melakukan konferensi video dengan seluruh Polda untuk menggerakkan jaringan pemberantasan obat palsu di daerah.
"Saya sampaikan kepada seluruh Kapolda dan jajaran untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, membuat satgas gabungan dengan jaringan POM yang ada di wilayah dalam rangka menegakkan pengawasan obat dan makanan, termasuk pencegahan dan penindakan dengan jaringan obat dan makanan palsu," kata Tito.
Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat terlindungi dari obat dan makanan palsu yang berbahaya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Penny Lukito menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar obat dan makanan palsu jangan sampai lolos di pasaran.
"Ini adalah kejahatan kemanusiaan karena menyangkut obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, namun juga ketahanan nasional," kata Penny.
Bareskrim sebelumnya berkoordinasi dengan BPOM dalam menangani kasus vaksin palsu.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan 25 tersangka yang telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Selain itu, Bareskrim Polri juga menemukan obat-obatan dan kosmetik palsu dan meringkus beberapa tersangka yang ternyata sudah cukup lama beroperasi.