Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua DPR: Tindak Lanjuti Rekomendasi TPF, Jangan Ada "Munir-Munir" Lainnya

Kompas.com - 26/10/2016, 14:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengimbau agar semua pihak yang berwenang menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Taufik mengatakan, Munir merupakan anak bangsa yang berjasa dalam mendorong terwujudnya reformasi.

Oleh karena itu, untuk menghargai apa yang telah dilakukan Munir, Taufik meminta pemerintah melaksanakan rekomendasi TPF.

"Siapa pun yang terlibat, entah pemerintah yang sekarang atau sebelumnya, dan semua aparat penegak hukum, segera tindak lanjuti rekomendasi TPF yang ada. Jangan muncul 'Munir-Munir' yang lain," kata Taufik, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Terkai keberadaan dokumen TPF yang masih misterius, Taufik meyakini masih ada lembaga yang menyimpan data asli maupun salinan berkas rekomendasi.

Menurut dia, Komisi III DPR juga kemungkinan menyimpan berkas tersebut. 

"Ini bukan soal ada atau tidak berkasnya, tapi soal good will dari semua pihak untuk menyampaikan isi berkas ke publik, yang terlibat dalam TPF. Sampaikan apa adanya dan lanjutkan apa yang sudah dijalankan TPF, itu saja," lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menanyakan keberadaan berkas rekomendasi TPF Munir kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekretariat Negara menyatakan berkas tersebut hilang dan TPF menyerahkan dokumen itu pada era pemerintahan SBY.

Dalam pernyataan pers, Selasa (25/10/2016) kemarin, SBY menyatakan akan mengirim salinan berkas itu kepada pemerintah.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com