Respons SBY soal Kasus Munir, dari "Curhat" Merasa Tersudutkan hingga Dukung Penuntasan

BOGOR, KOMPAS.com - Dua pekan terakhir, presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono merasa gusar. SBY merasa disudutkan dari pemberitaan mengenai hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) perkara pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Pertama, pemberitaan seolah-olah menuding Pemerintahan SBY sengaja menghilangkan dokumen asli hasil temuan TPF Munir sehingga penegak hukum tidak menindaklanjutinya.

Kedua, pemberitaan seolah-olah menganggap Pemerintahan SBY tidak melaksanakan atau menindaklanjuti hasil temuan TPF Munir sehingga perkara itu sendiri dianggap belum tuntas.

Ketiga, pemberitaan juga seolah-olah mendorong pemerintahan SBY mengumumkan sendiri hasil temuan TPF Munir kepada masyarakat luas.

"Saya mengikuti pemberitaan media massa, utamanya dua minggu terakhir ini, termasuk perbincangan publik. Saya dengarkan dengan seksama, saya baca dengan baik," ujar SBY dalam konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Selasa (25/10/2016) siang.

"Sebagian perbincangan, tanggapan dan komentar itu kontekstual. Tetapi saya amati terus terang ada yang bergeser. Yang tadinya legal issue, menjadi bernuansa politik,"  kata dia.

(Baca: SBY Merasa Pemberitaan Kasus Munir Bergeser Menjadi Politis)

Dilandasi kegusaran itu, SBY menggelar "reuni" dengan sejumlah mantan menteri dan pejabat lembaga negara pada rezim pemerintahannya dahulu.

"Reuni" dihadiri mantan Menko Polhukam Widodo AS dan Djoko Suyanto, mantan Sekretaris Kabinet/Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Kapolri Da'i Bachtiar dan Bambang Hendarso Danuri, mantan Jaksa Agung Abdulrahman Saleh dan Hendarman Supandji, mantan Kepala BIN Syamsir Siregar dan mantan Ketua TPF Munir, Marsudhi Hanafi.

Pertemuan bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan soal apa yang telah dilakukan pemerintah dalam hal menyelesaikan perkara pembunuhan Munir dan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti hasil temuan TPF Munir.

"Dengan demikian, semua bisa diketahui secara lengkap, secara utuh, apa yang pemerintah lakukan dulu untuk menindaklanjuti temuan TPF Munir dan apa pula pemerintah lakukan, termasuk yang saya lakukan sebagai Presiden dulu dalam menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir," ujar SBY.

SBY bertanggung jawab 

SBY menegaskan, dirinya bertanggung jawab penuh terhadap tindak lanjut temuan dan rekomendasi TPF Munir.

"Saya pun sekarang sebagai mantan Presiden, bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir dan lebih khusus di dalam merespons dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi TPF Munir," ujar SBY.

Munir meninggal pada 7 September 2004. Ia meninggal di atas pesawat Garuda yang tengah dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda.