Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Sistem Pemilu, antara Terbuka atau Tertutup

Kompas.com - 25/10/2016, 12:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Draf Rancangan Undang-undang Pemilu yang dijanjikan pemerintah sejak dua bulan lalu, akhirnya diserahkan ke DPR pada pekan lalu.

Namun, dalam salah satu usulan pasal terkait sistem pemilu legislatif ternyata menimbulkan polemik.

Dalam draf tersebut, pemerintah mengajukan perubahan sistem. Pada Pemilu Legislatif 2019, pemerintah ingin digunakan sistem proporsional tertutup.

Dalam Pasal 401 diatur bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih didasarkan pada nomor urut.

Aturan itu menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka yang basis penentu pemenangnya berdasarkan suara terbanyak.

Partai politik sebagai perserta Pemilu memiliki sikap yang berbeda terkait usulan tersebut.

PDI Perjuangan sebagai pendukung pemerintah menganggap sudah tepat pilihan pemerintah menggunakan sistem proporsional tertutup.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto menyatakan, sistem proporsional tertutup menjamin kedaulatan partai tanpa harus mengorbankan representasi rakyat.

"PDI-P mendukung usulan Pemerintah tersebut karena proporsional tertutup memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Bila sistem kepartaian kuat tentu merepresentasikan kehendak rakyat karena apa yang diperjuangkan partai datang dari rakyat," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Hasto menambahkan, dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, partai bisa memastikan bila semua caleg yang hendak maju ke parlemen memiliki pemahaman ideologi partai yang kuat.

Menurut dia, di PDI-P, hal tersebut bisa diukur dari sekolah partai yang telah dijalankan sejak lama.

Dari situ, kata Hasto, pemahaman ideologi partai tak hanya dipahami secara normatif melainkan juga menyentuh ranah teknis.

"Sebab di sekolah partai kami juga membahas isu-isu terkini yang dikaitkan dengan ideologi partai, sehingga para calon anggota legislatif yang punya nilai bagus memang terbukti memahami ideologi partai hingga teknis," ucap dia.

Saat ditanya apakah sistem proporsional tertutup menguntungkan caleg yang dekat dengan pimpinan parpol, Hasto menjawab, partainya menyikapi hal itu secara profesional.

"Kedekatan kalau tidak mengorbankan ideologi partai tentu tidak masalah, yang bermasalah adalah kedekatan yang mengorbankan ideologi. Kami juga tidak mau kok partai dirugikan dengan kedekatan semacam itu," papar Hasto.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com