Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Solidaritas Indonesia Yakin Bisa Ikut Pemilu 2019

Kompas.com - 24/10/2016, 20:14 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyakini partainya akan lolos pada verifikasi pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Antoni usai beraudiensi dengan KPU terkait verifikasi pada Pemilu 2019. "Kami kira tidak ada masalah sampai hari ini," kata Antoni di kantor KPU, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 8 ayat (2), partai baru wajib memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi dan memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Selain itu, partai politik baru juga harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

(Baca: Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di Kemenkumham)

Terkait hal itu, Antoni optimistis PSI akan mampu memenuhi persyaratan tersebut. Meski belum membuka pendaftaran anggota secara resmi, Antoni menuturkan terdapat 10.000 orang yang menyatakan keinginannya untuk bergabung sebagai kader PSI.

"Sampai saat ini kami belum buka pendaftaran tapi online itu sudah ada 10.000. Tapi nanti hasilnya 10.000 itu kami akan distribusikan dan cek ulang," ucap Antoni.

Antoni menyebutkan, PSI telah menguji salah satu syarat verifikasi, yaitu menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

"Lewat. Kami sudah 42 persen perempuan usia 17-32 tahun. Itu total agregat. Mungkin bisa 50 persen nanti," ujar Antoni.

Antoni dan pengurus PSI beraudiensi dengan KPU. Beberapa pekan lalu, partai yang dipimpin Grace Natalie ini dinyatakan lolos verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah itu, PSI akan menjalani verifikasi di KPU agar bisa mengikuti pemilu 2019.  

Kompas TV Ketum PSI: Diskriminas Gender Menjadi Pemicu Kejahatan Seksual-Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com