Golkar Siapkan Sanksi untuk Kader yang Tak Dukung Ahok-Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar telah menyiapkan kader di tingkat DPP, di DPR dan MPR, DPRD hingga tingkat ranting di DKI Jakarta untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKi Jakarta 2017. 

Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal mengatakan, partainya bahkan siap menjatuhi sanksi tegas jika ada kader yang membelot dan tidak mendukung pemenangan pasangan Ahok-Djarot.

"Pasti ada sanksinya. Partai Golkar kan ada aturan yang berlaku," ujar Robert di lapangan ex golf driving range Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).

Mengikuti keputusan partai adalah bagian dari kedisiplinan kader. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Organisasi (PO) Nomor 13 tentang Disiplin dan Sanksi.

(Baca: Setya Novanto: Golkar Dulu Partai Orang Tua, Sekarang Partai Anak Muda)

Namun, Robert tak menjelaskan lebih rinci apa saja sanksi-sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada kader yang membelot.

Menurutnya, sanksi yang diberikan tergantung pada kadar pembelotan kader tersebut. "Yang terjelek ya pecat. Ada kadar-kadarnya," kata dia.

Sebelumnya, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Ahok-Djarot untuk Pilkada DKI 2017. Pada Pilkada Serentak gelombang kedua ini, Golkar berkoalisi dengan tiga partai politik, yakni Partai Nasdem, Partai Hanura dan PDI Perjuangan.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku simpatisan Partai Golkar mendatangi posko pemenangan Sandiaga Uno di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2016) siang.

(Baca: Tak Mau Dukung Ahok, Simpatisan Golkar Ini Siap Menangkan Anies-Sandiaga)

Mereka menyampaikan dukungannya kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Nofel Saleh Hilabi yang merupakan Ketua Umum Baladhika Karya, salah satu organisasi sayap Partai Golkar, mengatakan bahwa ia membentuk "Brigas" atau "Beringin Anies-Sandi", yang siap memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.