Belanja Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Boros, Tak Sesuai Nawacita dan Trisakti

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Apung Widadi, menilai belanja pemerintah pusat masih sangat boros.

Menurut Apung, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2016, belanja untuk kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp 1.306,7 triliun.

Sedangkan dana untuk pemerataan daerah setelah dipotong menjadi Rp 500 triliun.

Namun, anggaran belanja sebesar itu tidak diiringi dengan pendapatan negara. Pendapatan negara hanya sebesar Rp 1.539,2 triliun.

"Belanja lebih besar dari pendapatan sehingga negara selalu defisit," kata Apung di kantor Fitra, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Apung menuturkan, rezim APBN Defisit yang dianut oleh Presiden Jokowi ditutup dengan menarik utang luar dan dalam negeri berbentuk penjualan surat berharga negara.

Dalam realisasi anggaran APBN 2016, Apung melanjutkan, defisit anggaran meningkat Rp 296,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Sehingga, lanjut dia, pemerintah menargetkan utang luar negeri sebesar Rp 76 triliun dan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 273 triliun.

"Defisit anggaran meningkat, utang luar negeri jadi hampir Rp 4.000 triliun," ucap Apung.

Menurut Apung, kondisi ini tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi yang tertuang dalam Nawacita kedua, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola yang bersih, efektif, dan demokratis.

"Selain tidak sesuai dengan Nawacita, juga tidak sesuai dengan Trisakti yang berjanji wujudkan perekonomian mandiri, tanpa hutang dan berdikari. Nawacita dan Trisaksi hanya janji kampanye belaka," ujar Apung.

(Baca juga: Kontras Nilai Penegakan HAM di Era Jokowi-JK Sebatas Retorika)