Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsolidasi Politik Dinilai Jadi Prestasi Besar Selama Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 20/10/2016, 17:02 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu prestasi terbesar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama dua tahun ini adalah konsolidasi politik.

Setidaknya, ada tiga partai politik yang tadinya memosisikan diri sebagai oposisi, memutuskan menyeberang menjadi pendukung pemerintah. 

Tiga partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar.

Ketiganya bergabung dengan PartaI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, Hanura dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif menilai upaya konsolidasi tersebut merupakan pencapaian besar Jokowi-JK dalam menghadapi terbelahnya pemerintahan (divided government).

(Baca: Maruarar Sirait: Dua Tahun Jadi Presiden, Jokowi Sudah Buat Sejarah)

"Salah satu prestasi besar pemerintahan Jokowi adalah kemampuan dia menyelesaikan masalah divided government," kata Ali dalam diskusi "Menagih Nawacita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK", di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Ali, partai pendukung pemerintah sulit menopang persetujuan parlemen di awal Jokowi-JK memerintah.

Itu karena, partai oposisi ketika itu lebih dominan dibandingkan pendukung pemerintahan. Alhasil, pemerintah menjadi kesulitan dalam merealisasikan rencana program kerja.

"Terlalu susah bagi Jokowi untuk melangkah di awal. Partai pendukung pemerintah sulit mengegolkan rencana-rencana Jokowi karena sulit menopang," kata Ali.

Namun, kata Ali, Jokowi-JK mampu mengolah konflik sehingga figur-figur penting di partai oposisi dapat mendorong beralihnya dukungan kepada pemerintah.

"Dia mampu mengolah konflik partai untuk menghasilkan figur-figur yang dapat mendukung pemerintah," tutur Ali.

(Baca: Indef: Dua Tahun Kinerja Jokowi-JK, Impor Beras dan Gandum Terus Naik)

Menurut Ali, keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan konsolidasi politik membantu pemerintah fokus merealisasikan program-program sesuai Nawacita.

"Pemerintah bisa fokus merealisasikan program-program sesuai Nawacita karena telah mengontrol parlemen dan kabinet. Di tingkat itu dia adalah karakter yang brilian," ucap Ali.

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com