Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banggakan Pembangunan Infrastruktur, Jokowi Rapuh Berhadapan dengan Penegakan HAM

Kompas.com - 20/10/2016, 14:44 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, salah satu kelemahan signifikan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah kemampuannya untuk memaknai mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan birokrasi.

Menurut Haris, kelemahan itu berdampak pada agenda pemajuan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

"Presiden banyak mengaku keberhasilannya di sektor pembangunan infrastruktur termasuk kesehatan dan pendidikan. Namun, dia rapuh dan tidak memiliki ide ketika berhadapan dengan dinamika keamanan dan penegakan HAM," ujar Haris, di Kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).

(Baca: Penegakan HAM pada Era Jokowi-JK Nol Besar)

Haris menjelaskan, kelemahan pemerintah terlihat mencolok ketika Presiden Jokowi mulai mengangkat figur-figur yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM seperti Wiranto dan Ryamrizard Ryacudu.

Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak memberikan pernyataan ketika Hartomo naik menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis.

Berdasarkan catatan Kontras, Hartomo telah dipecat dari kemiliteran karena terlibat dalam kasus pembunuhan Theys Eluay.

"Pendek kata, sejak awal Presiden Widodo memang tidak berkeberatan untuk membangun kompromi dengan para pelaku pelanggaran HAM," kata Haris.

Menurut dia, sikap ini mengakibatkan akuntabilitas pemerintah tidak terbangun secara solid.

Presiden dinilai terjebak dalam lingkaran elite dan oligarki.

Haris menilai, jika kondisi seperti itu terus berlangsung maka upaya penegakan HAM tidak aka  berjalan dengan baik.

Prediksi Haris, ke depannya, pemerintah akan lebih bersikap defensif dalam menerima kritik terkait HAM.

Oleh sebab itu, Haris berpendapat, Presiden Jokowi harus berani untuk membersihkan lingkungan sekitarnya dari orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas  dalam penegakan HAM.

"Selama ini Presiden tidak menggunakan sistem koreksi kepada pejabat yang pernah melakukan kesalahan. Bersihkan dulu orang-orang yang tidak kapabel dan terbuka," kata dia.

Kompas TV Jelang 2 Tahun Jokowi-JK, Pemberantasan Pungli Mencuat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com