Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Suka Revolusi Mental Sebatas Jargon dan Omongan

Kompas.com - 18/10/2016, 09:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar juga merupakan salah satu tindakan nyata dalam mewujudkan revolusi mental.

Jokowi mengaku tidak senang jika revolusi mental hanya berbentuk jargon, spanduk atau omongan belaka.

"Kita tidak senanglah dengan jargon-jargon, ngomongnya terlalu banyak. Kita ini ingin membangun sebuah nilai melalui operasi pemberantasan pungli ini," ujar Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

Dengan tindakan nyata pemberantasan pungli, Jokowi yakin masyarakat, terutama aparat pemerintahan yang selama ini menjadi pelaku pungli, akan berubah.

(baca: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah Anggap Revolusi Mental Sebatas Retorika)

Selain itu, revolusi mental juga akan didorong melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni 'full day school'.

"Saya sudah perintahkan Mendikbud memulai pembangunan karakter anak-anak kita dari sekolah dasar sehingga muncul nanti full day school," ujar Jokowi.

Program itu direncanakan diterapkan di sekitar 500 sekolah di Indonesia. Program itu bukanlah mata pelajaran yang pada umumnya diajarkan di sekolah.

Jokowi mengatakan, dalam program itu, tenaga pendidik akan menitikberatkan soal pengembangan karakter Indonesia pada anak-anak.

 

(baca: Pungli, Target Utama Revolusi Mental)

"Titik beratnya lebih banyak ke pembangunan etika, pembangunan karakter, sopan santun, budi pekerti, integritas, kejujuran," ujar Jokowi.

Melalui program itu, Jokowi berharap akan tumbuh anak Indonesia yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Mengingat, Indonesia telah masuk ke era kompetisi global.

"Tanpa kekuatan SDM dalam rangka berkompetisi dengan negara lain, ya kita akan ditinggal. Infrastruktur penting, iya. Tapi SDM, membangun manusia, itu lebih penting," ujar Jokowi.

Kompas TV Jokowi: Pungli Harus Dihentikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com