Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Masyarakat DKI Tak Perlu Didikte soal Calon Pemimpin yang Mereka Pilih

Kompas.com - 18/10/2016, 08:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpendapat, masyarakat Ibu Kota tak perlu didikte soal siapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang harus dipilih dalam Pilkada DKI 2017.

Hal itu dikatakan Jokowi saat tampil pada acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

"Saya kira tidak usah mengajari masyarakat. Masyarakat itu sudah tahu, masyarakat sudah pintar," ujar Jokowi.

Pernyataannya tak mengarah pada pasangan calon tertentu.

Menurut Jokowi, tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada DKI Jakarta termasuk kalangan muda.

"Muda, muda, muda. Jadi masyarakat diberikan pilihan yang baik-baik," ujar Jokowi.

Semua harus menyejukkan

Presiden juga mengimbau agar Pilkada serentak di 101 daerah pada 2017 tak memunculkan isu SARA

Jokowi meminta tokoh masyarakat, agama, dan partai politik menjadi penyejuk situasi politik di tengah panasnya pertarungan Pilkada.

"Aparat harus bisa mendinginkan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh partai politik harus bisa menyejukkan suasana," ujar Jokowi.

Menurut dia, masyarakat akan merugi jika terpecah hanya karena isu SARA.

Namun, Jokowi menilai, masyarakat Indonesia, khususnya Ibu Kota, sudah lebih dewasa dalam menghadapi isu SARA.

Ia juga berharap Pilkada serentak 2017 mendatang berjalan aman, lancar, jujur dan demokratis.

"Saya kira harapan masyarakat juga sama kok. Jangan sampai Pilkada membuat suasana politik menjadi panas. Ini kan pertarungan setiap lima tahun saja," ujar Jokowi.

Kompas TV Menag Imbau Tolak Isu SARA di Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com