Sempat Menolak Perppu Kebiri Jadi UU, PKS Berikan Tiga Catatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sempat menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Namun, setelah berunding dengan sembilan fraksi lainnya, PKS akhirnya setuju dengan memberikan sejumlah catatan.

"Kami menganggap Perppu ini ibarat ponsel, dengan casing bagus, tapi isinya kropos. Karena masih ada beberapa kekurangan, walaupun secara wacana menginginkan pemberatan hukuman bagi pelaku," kata Wakil Ketua Fraksi Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis melalui keterangan tertulis, Kamis (13/10/2016).

Catatan pertama, mengenai langkah alternatif pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak.

(Baca: Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan Barunya)

PKS menilai belum ada data yang dirilis terkait kekerasan seksual di Indonesia. Padahal, data tersebut penting untuk menilai urgensi pembentukan aturan.

"Kesan yang ada dari dikeluarkannya Perppu ini adalah pemerintah terburu-buru karena desakan opini publik. Padahal penyebab orang melakukan kejahatan seksual bukan semata karena hasrat libido yang tinggi, tapi juga menyangkut mental orang tersebut," kata dia.

Kedua, PKS menginginkan Perppu tersebut menjadi jalan untuk merevisi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi komprehensif. Itu agar perlindungan anak tidak sekadar memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan di bawah umur.

“Sehingga, pada prinsipnya PKS sangat konsen melindungi perempuan dan anak, namun harus diatur dengan regulasi yang komprehensif," ujar Iskan.

Catatan terakhir, dengan adanya penyusunan UU Perlindungan Anak yang lebih komprehensif, pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga harus memerhatikan masa depan anak, bukan semata-mata menaikkan ancaman pidana.

(Baca: Perppu Kebiri Disahkan Jadi UU, Menteri Yohana Harap Semua Patuh)

“Juga bagi korban, bagaimana merehabilitasi anak akibat trauma, bagaimana peran pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan melindungi anak dan perempuan, meningkatkan sensitivitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan yang terpenting faktor pemicu minuman beralkohol dan pornografi, harus dihapuskan," kata dia. 

Seperti diketahui, DPR akhirnya mengesahkan Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Perppu disetujui dalam sidang paripurna, Rabu (12/10/2016), tanpa ada pengubahan isi.

Namun, pengesahan ini disertai catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra sempat menolak pengesahan Perppu menjadi UU.