Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Anggap Paket Reformasi Hukum Jokowi Terlambat Dikeluarkan

Kompas.com - 12/10/2016, 19:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa langkah Presiden Joko Widodo yang baru merilis paket reformasi hukum cenderung terlambat.

Fahri mengatakan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan Jokowi bahwa negara akan terguncang karena kepastian hukum di Indonesia dianggap belum ada.

Menurut Fahri, dirinya bahkan pernah mengatakan kepada Jokowi mengenai hal tersebut sejak dua tahun lalu.

Melalui rapat koordinasi, Fahri mengaku telah mengingatkan Jokowi tentang bahaya yang dihadapi negara terkait penegakan hukum. Salah satunya mengacu pada hasil survei-survei tentang investor.

"Sampai hari ini, semua survei mengatakan bahwa problem investasi nomor satu di Indonesia adalah kepastian hukum," tutur Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Beberapa hal disebutnya menjadi alasan di balik ketidakpastian hukum tersebut. Salah satunya adalah regulasi yang tumpang tindih dan tidak jelas.

"Banyak pasal-pasal karet. Menjadi sumber ketidakpastian itu," ujarnya.

Selain itu, permasalahan lain adalah mengenai perilaku dan budaya. Adapun mengenai perilaku KKN di tubuh penyelenggara negara, ada Ombudsman yang berwenang mengawasi.

Ia pun menilai Presiden tidak perlu sampai turun mengurusi suap, seperti yang dilakukan kemarin, Selasa (11/10/2016), saat Presiden ikut turun ke lokasi operasi tangkap tangan oknum di Kementerian Perhubungan.

Adapun mengenai pungli, menurut Fahri, bukan hal baru. Operasi pemberantasan pungli sudah digaungkan sejak era Presiden Soeharto.

"Tapi yang besar adalah reformasi hukum, reformasi aspek legal, reformasi pada aturan, kelembagaan. Itu yang harus dilakukan besar-besaran," tuturnya.

Kompas TV 6 Pelaku Pungli di Kemenhub Ditangkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com