Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.

Putusan itu dibacakan hakim tunggal I Wayan Karya dalam persidangan yang digelar Rabu (12/10/2016).

Nur Alam mengajukan permohonan praperadilan lantaran menganggap penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Dia merasa tidak pernah diperiksa di tingkat penyelidikan.

Selain itu, Nur Alam juga mempermasalahkan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bukan berasal dari Polri dan Kejaksaan.

Wayan dalam pembacaan pertimbangan putusan mengatakan bahwa undang-undang KPK tidak menyebut istilah calon tersangka. Sehingga, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Nur Alam tidak menyalahi prosedur.

"Belum diperiksanya termohon sebagai calon tersangka tidak dikenal (istilah) calon tersangka dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tetang KPK. Sehingga, tidak perlu ditetapkan sebagai calon tersangka. Permohonan Pemohon terkait hal itu tidak dapat diterima," kata Wayan.

Selain itu, lanjut Wayan, sebelumnya KPK telah beberapa kali memanggil Nur Alam. Namun, Nur Alam tidak pernah memenuhi panggilan tersebut serta tidak memberikan keterangan waktu kapan bisa memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Meski Pemohon menjawab panggilan Termohon dengan surat, tapi tidak ada waktu kapan Pemohon bisa hadir," kata dia.

Wayan melanjutkan, kedudukan Novel Baswedan sebagai penyidik dan hasil penyidikannya juga sah menurut hukum. Hal itu, kata Wayan, berdasarkan Undang-Undang KPK.

"Dengan demikian, penyidikan serta penetapan tersangka sudah sah secara hukum," kata dia.

(Baca: KPK Menangkan Gugatan Praperadilan Gubernur Sultra Nur Alam)

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk PT Anugrah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Selain itu, ia juga menerbitkan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada perusahaan yang sama.

Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.