JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.
Meski Nur Alam mengajukan gugatan praperadilan, KPK tetap berfokus pada pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli.
"Sampai saat ini penyidik berfokus untuk memeriksa saksi sekaligus berkoordinasi dengan ahli, terutama berkaitan dengan perhitungan kerugian keuangan negara," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Beberapa saksi yang dipanggil penyidik KPK merupakan pengusaha atau pihak swasta yang mendapat izin usaha pertambangan dari Nur Alam.
Sementara, salah satu ahli keuangan yang diminta menghitung kerugian negara yakni auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(Baca: KPK Akan Buka Nilai Kerugian Negara dalam Kasus Nur Alam di Persidangan)
Menurut Priharsa, belum adanya jadwal pemanggilan terhadap Nur Alam, tidak ada kaitannya dengan gugatan praperadilan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam waktu dekat, penyidik KPK akan memanggil Nur Alam. "Sudah ada rencana penyidikan, jadi tidak tergantung hasil praperadilan, kecuali diputus apa yang dilakukan KPK bertentangan dengan aturan," kata Priharsa.
Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.
Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.
Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
